PENERIMAAN CPNS MAHKAMAH AGUNG RI, BURUAN DAFTAR!

Instansi Pemerintahan Mahkamah Agung RI atau disingkat dengan MA RI merupakan lembaga tinggi pemerintahan ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Konstitusi yang bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. MA RI membawahi badan peradilan yang berada dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, serta lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung RI terdiri atas Pimpinan Hakim Anggota, Kepaniteraan Mahkamah Agung, dan Sekretariat Mahkamah Agung. Adapun pimpinan dan hakim anggota yang berada di lembaga tinggi negara tersebut terdiri dari Hakim Agung, yang berjumlah 60 orang.

 

PROFIL LEMBAGA PEMERINTAHAN MAHKAMAH AGUNG RI

Kantor MAHKAMAH AGUNG yang beralamat di Gedung Mahkamah Agung, Jl. Medan Merdeka Utara No. 9 -13, Jakarta Pusat dan Kantor MAHKAMAH KONSTITUSI berada di Jalan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat Telp : (021) 352 0173. Wewenang Mahkamah Agung RI jika berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi wewenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali terhadap keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, kemudian wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-undang lainnya, berikutnya wewenang untuk memberikan pertimbangan permohonan grasi, selain itu pula Mahkamah Agung juga memiliki wewenang untuk memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat mengenai masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan lainnya. Sebagai tambahan, berikut kami sajikan informasi mengenai Alamat Kantor Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Militer ;

PENGADILAN TINGGI
PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR
Jl. Sumatera No.42 Surabaya, Jawa Timur Telp. (031) 44409, 44410, 5033042, 5024408

PENGADILAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA
Jl. Prof.DR. Soepomo No.10 Yogyakarta Telp. (0274) 87324, 87227

PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Jl. Pahlawan No.19 Semarang Telp. (024) 311-456, 311-457

PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT
Jl. Surapati No.47 Bandung Telp. (022) 705-035, 707-026, 250-6035, 250-0026

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
Jl. Letjen Suprapto No.5, Cempaka Putih Jakarta Pusat Telp. (021) 4245107/4200510/4252069/ 4265503

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
Jl. Pembangunan Pd. Harapan, Bengkulu Telp. (0736) 22231, 21585

PENGADILAN TINGGI LAMPUNG
Jl. Cut Mutiah No.42 Bandarlampung Telp. (0721) 481-286, 481-535

PENGADILAN TINGGI SUMATRA SELATAN
Jl. Jend. Sudirman Km 3,5 Palembang Telp. (0711) 352-900, 351-900

PENGADILAN TINGGI RIAU
Jl. Jend. Sudirman No.109 Pekanbaru Telp. (0761) 21214, 33768

PENGADILAN TINGGI JAMBI
Jl. AR. Hakim No.55 Telanaipura Jambi Telp. (0741) 63138,60440

PENGADILAN TINGGI SUMATRA BARAT
Jl. Jend. Sudirman No.54 Padang Telp. (0751) 23390, 23495

PENGADILAN TINGGI SUMATRA UTARA
Jl. Pengadilan No.10 Medan Telp. (0611) 518-804/4518804/4564995 Faks. (0611) 538-659

PENGADILAN TINGGI D.I. ACEH
Jl. St. Iskandar Muda No.14 Banda Aceh Telepon (0651) 52101, 52526

PENGADILAN NEGERI
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
Jl. Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat 10130
T : 63850223-4 / 6311326 / 6348630

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
Jl. Ampera Raya No. 133, Ragunan, Jakarta Selatan
T : (021) 7805909 / 7805906 / 7805907 / 7805908

PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
Jl. Letnan Jendral. S. Parman No. 71 Jakarta Barat
T : (021) 5359832 / 5359831

PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
JL. DR. Sumarno, No. 1 (Sentra Primer), Penggilingan, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia
T : (021) 48703788

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA
Jl. Jl. Laksamana. R. E Martadinata No 4, Ancol Raya Selatan, Jakarta Utara
T : (021) 6451575 / 6517916

PENGADILAN NEGERI TANGERANG
Jl. TMP. Tangerang 15118
T: 020-5524157/5524158

PENGADILAN NEGERI CIBINONG
Jl. tegar Beriman No.5, Cibinong
T: 021-87905153/87905808

PENGADILAN NEGERI BEKASI
Jl. Pramuka 81, Bekasi 17141
T: 021-88955971

PENGADILAN NEGERI DEPOK
Jl. Boulevard No.7, Komp. Perumahan Kota Kembang, Sektor Anggrek, Depok.

PENGADILAN NEGERI SUBANG
Jl. Mayjen. Sutoyo No.1, Subang, Jawa Barat
T: 0260-411220

PENGADILAN NEGERI JEMBER
Jl. Kalimantan No.3, Jember, Jawa Timur
T: 0331-337471

PENGADILAN NEGERI MANADO
Jl. Samratulangi No.18, Manado
T: 0431-862591

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
Jl. Raden Inten II No.3, Duren Sawit, Jakart Timur 13440.
T: 021-86902313/86902314

PENGADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT
Jl. KH. Mas Mansyur Gg. Awaludin II/2 Tanah Abang, Jakarta Pusat
T : (021) 5450584

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
Jl. Rambutan No. VII No.48 Pejaten Barat, Jakarta Selatan
T : (021) 7805909 / 7805906 / 7805907 / 7805908 / 7901323

PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT
Jl. Flamboyan II/2 Cengkareng Barat, Kalideres, Jakarta Barat
T : (021) 3144579/55951554

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR
Jl. Jl. Raya PKP No.24,Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur
T : (021) 87717548 / 87717549

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA
Jl. Plumpang Semper No.3,Tanjung Priok, Jakarta Utara
T : (021) 43935317

PENGADILAN AGAMA Bogor
Jl.Dadali II No.2 Bogor

PENGADILAN AGAMA TANGERANG
+6221- 5991605

PENGADILAN AGAMA BEKASI
Jl. Jend. A.Yani No.10, Bekasi.

PENGADILAN AGAMA DEPOK
Jl. Bahagia Raya No.11, Depok.

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
Jl.Raya Pandeglang Km. 7 Serang Banten


PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PTUN JAKARTA
Jl.Sentra Primer Baru Timur, Pulogebang, Jakarta - Timur 13950
T :+6221- 4805255/ 4803856

PENGADILAN NEGERI DI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
Jl. Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat
T : (021) 63850223 / 6311326 / 6348630

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
Jl. Ampera Raya No. 133, Jakarta Selatan
T : (021) 7805909 / 7805906 / 7805907 / 7805908

PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
Jl. Letnan Jendral. S. Parman No. 71 Jakarta Barat
T : (021) 5359832 / 5359831

PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
JL. DR. Sumarno, No. 1 (Sentra Primer), Penggilingan, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia
T : (021) 48703788

PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA
Jl. Jl. Laksamana. R. E Martadinata No 4, Jakarta Utara
T : (021) 6451575


PENGADILAN MILITER
PENGADILAN MILITER JAKARTA
Jl. Senen Raya No. 135, Jakarta Pusat
T : (021) 3503742

MAHKAMAH KONSTITUSI
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta
T : (021) 3520787

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL JAKARTA
Jl. Let.Jend. MT. Haryono Kav 52, Jakarta Selatan 12770
T : (021) 7901573

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
Jl. IR. H.Juanda No.36 Jakarta Pusat
T : (021) 3442734

INFO LOWONGAN KERJA CPNS MAHKAMAH AGUNG RI

Berdasarkan putusan panitia seleksi nasional Nomor : 01/pansel/MA/07/2017 tanggal 10 juli 2017, Mahkamah Agung RI membuka kesempatan Warga Negara Indonesia baik Pria ataupun Wanita yang berintegritas dan berkomitmen yang tinggi untuk menjadi CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) yang akan bertugas di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara yang ada di seluruh Indonesia. Adapun nama jabatan, kualifikasi pendidikan dan jumlah formasi yang dibutuhkan jika dilihat dari FORMASI UMUM ; Untuk jabatan Calon Hakim pada Peradilan Umum dibutuhkan pelamar dari lulusan S1 Hukum dengan Formasi sebanyak 907 Orang, jabatan Calon Hakim pada Peradilan Agama membutuhkan pelamar dari lulusan Sarjana Syariah/Sarjana Hukum Islam/Sarjana Hukum dengan Formasi sebanyak 543 Orang, dan jabatan Calon Hakim Peradilan Tata Usaha Negara membutuhkan pelamar dari lulusan S1 Hukum dengan Formasi 34 Orang. Persyaratan umum lainnya pelamar Calon Hakim MA RI untuk Formasi Umum ini merupakan Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehat jasmani dan rohani, Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan (SKCK), Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Polri, Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Anggota TNI/Polri, serta Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dari Perguruan Tinggi Negeri atau swasta dengan program studi yang terakreditasi minimal B/Sangat Baik dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) pada saat ijazah tersebut dikeluarkan, jika akreditasi tidak tertulis di dalam ijazah, maka dibuktikan dengan surat Keterangan dari Fakultas serta mendapatkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) skala 4,00 (empat koma not), dibuktikan dengan Fotokopi ijazah dan transkrip nilai, dapat dilegalisir sekurang- kurangnya oleh Dekan atau yang sederajat, pelamar berusia minimal 22 (dua puluh dua) tahun dan maksimal 32 (tiga puluh dua) tahun per tanggal 1 Desember 2017. 

LALU UNTUK FORMASI CUMLAUDE ; jabatan Calon Hakim pada Peradilan Umum membutuhkan kualifikasi S1 Hukum dengan Formasi Peserta sebanyak 103 Orang, jabatan Calon Hakim pada Peradilan Agama membutuhkan pelamar dari lulusan Sarjana Syariah/Sarjana Hukum Islam/Sarjana Hukum dengan Formasi sebanyak 62 Orang, lalu jabatan Calon Hakim Peradilan Tata Usaha Negara membutuhkan pelamar yang berasal dari lulusan S1 Hukum sebanyak 3 Orang. Persyaratan umum lainnya pelamar Calon Hakim Peradilan Mahkamah Agung RI untuk Formasi Cumlaude merupakan Warga Negara Indonesia yang berfakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sehat jasmani dan rohani, Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat disertakan Surat Keterangan SKCK, Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/POLRI, Tidak berk edudul‹an sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Anggota TNI/POLRI, Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dari Perguruan Tinggi Negeri atau swasta yang terakreditasi A/Unggul dengan program studi yang terakreditasi A/Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) pada saaf ijazah tersebut dikeluarkan, jika akreditasi tidak tertulis di dalam ijazah, maka dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas, pelamar merupakan Lulusan terbaik (cumlaude/dengan pujian) dibuktikan dengan Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai, dilegalisir sekurang-kurangnya oleh Dekan atau yang sederajat, pelamar berusia minimal 22 (dua puluh dua) tahun dan maksimal 32 (tiga puluh dua) tahun per tanggal 1 Desember 2017.

Terakhir untuk FORMASI KHUSUS PAPUA DAN PAPUA BARAT ; jabatan Calon Hakim pada Peradilan Umum membutuhkan peserta lulusan S1 Hukum sebanyak 20 orang, jabatan Calon Hakim pada Peradilan Agama membutuhkan pelamar dari lulusan Sarjana Syariah/Sarjana Hukum Islam/Sarjana Hukum sebanyak 11 Orang, dan jabatan Calon Hakim Peradilan Tata Usaha Negara membutuhkan pelamar yang berasal dari lulusan S1 Hukum sebanyak 1 Orang. Persyaratan umum lainnya pelamar Formasi Khusus Papuan dan Papua Barat merupakan Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbadan sehat jasmani dan rohani, Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pelamar Calon Hakim MA tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan format sebagai PNS/Anggota TNI/POLRI, Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Anggota TNI/POLRI, Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dari Perguruan Tinggi Negeri atau swasta dengan program studi yang terakreditasi minimal B/Sangat Baik dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) pada saat ijazah tersebut dikeluarkan, jika akredilasi tidak tertulis di dalam ijazah, maka dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas, Mendapatkan lndeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua Roma tujuh puluh lima) skala 4,00 (empat koma not), dibuktikan dengan Fotokopi ijazah dan transkrip, dilegalisir sekurang-kurangnya oleh Dekan atau yang sederajat, Berusia minimal 22 (dua puluh dua) tahun dan maksimal 32 (tiga puluh dua) tahun per tanggal 1 Desember 2017.

**Persyaratan pelamar formasi khusus Papua dan Papua Barat  wajib menamatkan pendidikan Sekolah Dasar atau yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat dan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat di wilayah Papua dan Papua Barat, dibuktikan dengan Fotokopi ijazah yang dilegalisir, atau merupakan Garis keturunan orang tua (bapak) asli Papua dan Papua Barat, dibuktikan dengan Surat Akta Kelahiran, Fotokopi KTP ayah kandung dan surat keterangan hubungan keluarga dari kelurahan/desa (formulir terlampir).

**Lalu persyaratan khusus lainnya yang berlaku bagi seluruh Formasi dan Jabatan di dalam Seleksi Penerimaan ini bahwa pelamar Wajib dapat membaca dan memahami kitab kuning, jika dinyatakan tidak mampu sebagaimana poin a maka yang bersangkutan dinyatakan gugur, dan Beragama Islam. Mengenai rencana penempatan bagi para Calon Hakim Mahkamah Agung ini jika dinyatakan lolos seleksi penerimaan akan ditempatkan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Ketentuan lainnya yang berlaku di dalam seleksi penerimaan ini terbuka bagi seluruh Warga Negara indonesia yang bersedia mengikuti seluruh proses tahapan seleksi dan bersedia untuk ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Jika di dalam pendidikan Calon hakim Peradilan peserta dinyatakan tidak lulus maka status sebagai Aparatur Sipil Negara dibatalkan, bila ada yang kurang jelas, pelamar dapat menghubungi Call Center Seleksi Penerimaan Calon Hakim Mahkamah Agung di nomor 082110691729 atau bisa juga melalui menu helpdesk pada SSCN BKN. 

TATA CARA REGISTRASI ONLINE CPNS MAHKAMAH AGUNG RI

Jika anda berminat dan telah memenuhi persyaratan kualifikasi untuk Jabatan Calon Hakim Peradilan di Mahkamah Agung RI, maka anda dapat segera mendaftar secara online melalui website resmi disini. Adapun tata caranya pelamar dipersilahkan melakukan registrasi online melalui situs https://sscn.bkn.go.id dimulai hari Selasa, 1 Agustus 2017 dan ditutup pada hari Sabtu 26 Agustus 2017 dengan mengisi form yang telah disediakan menggunakan data kependudukan yang valid, yang menjadi catatan harap menyimpan dan mengingat dengan baik user name dan password pada saat registrasi. Metode Ujian yang berlaku dan akan dipergunakan Calon Hakim Tahun Anggaran 2017 yakni Sistem Computer Assisted Test (CAT). Ujian CAT dilaksanakan di 30 (tiga puluh) lokasi, pelamar dapat memilih lokasi ujian terdekat yang telah ditentukan. Adapun lokasi ujian Computer Assisted Test (CAT) dimaksud adalah sebagai berikut BKN Pusat di Jakarta, Kanreg BKN I Yogyakarta, Kanreg BKN II Surabaya, Kanreg BKN III Bandung, Kanreg BKN IV Makassar, Kanreg BKN VI Medan, Kanreg BKN VII Palembang, Kanreg BKN \/III Banjarmasin, Kanreg BKN IX Papua 10, Kanreg BKN X Denpasar, Kanreg BKN XI Manado, Kanreg BKN XII Pekanbaru, Kanreg BKN XIII Aceh, UPT BKN Padang, UPT BKN Jambi, UPT BKN Kendari, UPT BKN Mataram, UPT BKN Serang, UPT BKN Gorontalo, UPT BKN Semarang, PT/PTA Nusa Tenggara Timur, PT/PTA Kalimantan Timur, PT/PTA Kalimantan Barat, PT/PTA Kalimantan Tengah, PT/PTA Bangka Belitung, PT/PTA Maluku Utara, PT/PTA Sulawesi Tengah, PT/PTA Lampung 29, PT/PTA Maluku, dan PT/PTA Bengkulu.

Setelah melakukan registrasi online dan mendapatkan Kartu Pendaftaran Registrati Online, pelamar harus rnenyampaikan surat lamaran tertulis dengan melampirkan Dokumen hasil Print Out Kartu Pendaftaran Registrasi Online, Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditandatangani di atas meterai Rp 6.000,-yang ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI, Tanggal surat lamaran disesuaikan dengan tanggal pada saat melakukan registrasi online pada SSCN BKN yaitu di antara tanggal 1 s.d. 26 Agustus 2017, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku, Fotokopi ljazah dan transkrip nilai dilegalisir oleh pejabal yang berwenang, Untuk Formasi Pelamar Umum dan Formasi Pelamar Papua dan Papua Barat, Surat Keterangan/bukti lain yang menunjukkan program studi pelamar terakreditasi minimal B/Sangat Baik, dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) pada saat ijazah tersebut dikeluarkan, jika akreditasi tidak terulis di dalam ijazah, maka dibuktikan dengan surat Keterangan dari Fakultas, Untuk Formasi Pelamar Cumlaude, Surat Keterangan/bukti lain yang menunjukkan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang terakreditasi A dengan program studi yang teral‹reditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) pada saat ijazah tersebut dikeluarkan, jika akreditasi tidak tertulis di dalam ijazah, maka dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas, Pas foto terbaru ukuran 4 Cm x 6 cm sebanyak 4 lembar (latar belakang warna merah), dengan menuliskan nomor registrasi online dan nama pelamar di belakang foto tersebut. Berkas-berkas tersebut dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dan disudut kanan atas ditempel potongan nomor pendaftaran registrasi online. Selanjutnya dikirimkan kepada Panitia Seleksi Penerimaan Calon Hakim Mahkamah Agung RI melalui POS dengan PO BOX 2700 Jakarta 10027 paling lambat tanggal 26 Agustus 2017 Cap Pos dan selambat-lambatnya diterima tanggal 31 Agustus 2017. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui situs https://sscn.bkn.go.id

TAHAPAN TES CPNS MAHKAMAH AGUNG RI

Tahapan seleksi CPNS di tiap kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia terbilang tidak sama, yang sama hanya sistem penerimaannya saja berupa Tes Kompetensi Dasar dengan menggunakan Metode CAT. Tahapan seleksi CPNS yang terdapat di lembaga atau instansi pemerintahan terbagi menjadi beberapa bagian seperti SELEKSI ADMINISTRASI, TES KOMPETENSI DASAR (TKD), TES KOMPETENSI BIDANG (TKB), TES PSIKOTES, TES KESEHATAN DAN KEBUGARAN, dan TES WAWANCARA

Tahapan tes pertama kali yang akan pelamar hadapi ialah SELEKSI ADMINISTRASI. Seleksi ini merupakan proses verifikasi berkas pelamar cpns untuk melihat kelayakan persyaratannya atau tidak, jika dianggap tidak layak maka akan segera dinyatakan gugur dan tidak dapat untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Kemudian masuk ke tahap verifikasi screening administrasi secara online yang disebut dengan Seleksi Administrasi Intranet. Seleksi ini didapatkan dari berkas-berkas persyaratan administrasi yang telah diunggah pelamar, diantaranya File hasil scan ijazah dan transkip nilai berjenis PDF dengan ukuran maksimal 300 kb. File-file tersebut akan diseleksi beserta data-data yang telah diinput oleh pelamar di laman registrasi daftar online CPNS. Jika seleksi administrasi berhasil, maka peserta berhak untuk mendapatkan Tanda Peserta ujian, pada saat pengambilan Tanda Peserta ini, peserta diwajibkan membawa berkas-berkas asli berupa Ijazah, Transkip Nilai, KTP, dan Bukti Pendaftaran, tahapan ini diselenggarakan untuk menguji keabsahan berkas yang telah diunggah pada saat seleksi administrasi. 

Selanjutnya, jika peserta telah memverifikasi berkas yang telah ditentukan, maka peserta dapat mengikuti TES KOMPETENSI DASAR. Tes ini dilaksanakan untuk melihat kemampuan dasar yang akan dipergunakan oleh peserta guna menunjang keberhasilan seseorang pada saat bekerja. Tes ini akan menggunakan metode CAT. Materi yang akan digunakan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian negara Nomor 9 Tahun 2012 mengenai pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksudkan bahwa segala bentuk persoalan yang telah ditentukan dengan tujuan agar peserta tes dapat mengerjakannya dengan baik dan meraih passing grade yang telah ditentukan. Materi Tes Kompetensi Dasar ini meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dipergunakan untuk menilai kompetensi pelamar dalam hal penguasaan pengetahuan serta kemampuan bagaimana mengimplementasikan 4 pilar kebangsaan Indonesia yang meliputi Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, beserta Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari sistem tata Negara Indonesia, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sejarah perjuangan bangsa, peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa indonesia secara baik dan benar. Selain itu juga ada Tes Intelegensi Umum (TIU) yang digunakan untuk menilai kompetensi kemampuan verbal pelamar, kemampuan numerik, kemampuan logika, serta kemampuan menganalisis. Lalu, ada pula Tes Karakteristik Pribadi (TKP) yang biasanya digunakan untuk menilai kompetensi pelamar terkait hal-hal berupa Integritas diri, Semangat berprestasi, Kreativitas dan inovasi, Orientasi pada pelayanan, Orientasi kepada orang lain, Kemampuan beradaptasi, Kemampuan mengendalikan diri, Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, Kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan Kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. 

Setelah lulus Tes Kompetensi Dasar, peserta yang telah dinyatakan lolos passing grade akan diumumkan melalui website resmi, selanjutnya peserta berhak untuk mengikuti TES KOMPETENSI BIDANG. Tes ini diberikan dengan tujuan untuk mengukur kemampuan peserta di bidang formasi yang dilamarnya. Tes ini meliputi bahan dari masing-masing Kementerian atau Lembaga yang soalnya dibuat untuk diserahkan kepada Kementerian dan Lembaga terkait. Berikutnya, bagi peserta yang dinyatakan lolos TKB, peserta akan di hadapkan pada TES PSIKOTES yang mana biasanya waktu pengerjaan dilakukan secara bersamaan dengan Tes Kompetensi Bidang, namun ada pula Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang lain melaksanakan Tes Tahap ini berbarengan dengan Tes Wawancara Kerja. Tes Psikotes ini dilaksanakan untuk memeriksa kondisi psikologis baik itu dari aspek Intelegensi, Emosi, atau Sikap Kerja peserta tes CPNS di Kementerian atau Lembaga Pemerintah. 

Setelah mengikuti Tes Psikotes, hasilnya akan diumumkan melalui websire resmi dan peserta yang lolos berhak untuk mengikuti TES KESEHATAN DAN KEBUGARAN. Tidak semua Kementerian dan Lembaga Pemerintah melaksanakan tes ini. Kementerian atau Lembaga Negara yang menerapkan tes ini biasanya Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, TNI, BIN, dan Mahkamah Agung. Tes Kesehatan dan Kebugaran ini dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran secara umum kondisi kesehatan pada kemampuan fungsi dari alat indera dan alat gerak dari anggota tubuh tangan dan kaki. Tes ini dilaksanakan dengan metode pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter yang bertugas di lokasi seleksi penerimaan melalui uji fisik yaitu lari jarak menengah dan sprint. 

Setelah Tes Kesehatan dan Kebugaran telah selesai dilaksanakan, peserta yang lolos akan diumumkan melalui laman pengumuman yang ada di website, selanjutnya peserta berhak untuk mengikuti TES WAWANCARA.  Tes ini merupakan Tes Tahap akhir yang bersifat menggali, mencari, mengumpulkan, serta menguji kompetensi peserta yang mengikuti seleksi. Wawancara ini berbasis Kompetensi, jadi tekniknya pun sangat berbeda dengan Tes Wawancara Biasa, dikarenakan memerlukan teknik Interviewing Technical Analysis Skills.

INFORMASI GAJI CPNS MAHKAMAH AGUNG RI 

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan informasi Publik dari Kementerian PAN-RB yang bernama Herman Suryatman mengatakan akan segera membuka lowongan kerja untuk posisi Calon Hakim Peradilan Mahkamah Agung di bulan Juli dan Agustus nanti. MAHKAMAH AGUNG SENDIRI MEMINTA FORMASI SEBESAR 1600 KURSI. Lalu berapa gaji yang akan diterima oleh Hakim Pemula itu nanti? Nantinya sebelum menjadi hakim tentunya peserta yang lolos akan diangkat terlebih dahulu menjadi calon hakim dengan status CPNS. Bila lolos program Calon Hakim tersebut, maka peserta dapat diangkat menjadi hakim dan mulai memegang palu di dalam mengadili perkara. Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 94/2012, gaji pertama yang akan diterima oleh Hakim Pemula sebesar Gaji Pokok sesuai dengan Golongan PNS IIIa. Selain gaji pokok, Hakim Pemula juga akan mendapatkan tunjangan sebesar Rp 8,5 juta sehingga di bulan pertama saja seorang hakim pemula bisa mengantongi Gaji secara keseluruhan beserta tunjangan sebesar Rp 12 jutaan. Berikut kami sajikan informasi gaji pokok beserta tunjangan hakim ;

Gaji Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Kelas II
1. Ketua Rp 17,5 juta/bulan
2. Wakil Ketua Rp 15,9 juta/bulan
3. Hakim Utama Rp 14,6 juta/bulan
4. Hakim Utama Muda Rp 13,6 juta/bulan
5. Hakim Madya Utama Rp 12,8 juta/bulan
6. Hakim Madya Muda Rp 11,9 juta/bulan
7. Hakim Madya Pratama Rp 11,1 juta/bulan
8. Hakim Pratama Utama Rp 10,4 juta/bulan
9. Hakim Pratama Madya Rp 9,7 juta/bulan
10. Hakim Pratama Muda Rp 9,1 juta/bulan
11. Hakim Pratama Rp 8,5 juta/bulan

Gaji Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Kelas I B
1. Ketua Rp 20,2 juta/bulan
2. Wakil Ketua Rp 18,4 juta/bulan
3. Hakim Utama Rp 17,2 juta/bulan
4. Hakim Utama Muda Rp 16,1 juta/bulan
5. Hakim Madya Utama Rp 15,1 juta/bulan
6. Hakim Madya Muda Rp 14,1 juta/bulan
7. Hakim Madya Pratama Rp 13,1 juta/bulan
8. Hakim Pratama Utama Rp 12,3 juta/bulan
9. Hakim Pratama Madya Rp 11,5 juta/bulan
10. Hakim Pratama Muda Rp 10,7 juta/bulan
11. Hakim Pratama Rp 10,03 juta/bulan

Gaji Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Kelas IA (Termasuk Hakim Yustisial Di MA)
1. Ketua Rp 23,4 juta/bulan
2. Wakil Ketua Rp 21,3 juta/bulan
3. Hakim Utama Rp 20,3 juta/bulan
4. Hakim Utama Muda Rp 19 juta/bulan
5. Hakim Madya Utama Rp 17,8 juta/bulan
6. Hakim Madya Muda Rp 16,5 juta/bulan
7. Hakim Madya Pratama Rp 15,5 juta/bulan
8. Hakim Pratama Utama Rp 14,5 juta/bulan
9. Hakim Pratama Madya Rp 13,5 juta/bulan
10. Hakim Pratama Muda Rp 12,7 juta/bulan
11. Hakim Pratama Rp 11,8 juta/bulan

Gaji Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Kelas IA Khusus (Termasuk Hakim Yustisial Di MA Sebagai Asisten Koordinator)
1. Ketua Rp 27 juta/bulan
2. Wakil Ketua Rp 24,5 juta/bulan
3. Hakim Utama Ro 24 juta/bulan
4. Hakim Utama Muda Rp 22,4 juta/bulan
5. Hakim Madya Utama Rp 21 juta/bulan
6. Hakim Madya Muda Rp 19,6 juta/bulan
7. Hakim Madya Pratama Rp 18,3juta/bulan
8. Hakim Pratama Utama Rp 17,1 juta/bulan
9. Hakim Pratama Madya Rp 16 juta/bulan
10. Hakim Pratama Muda Rp 14,9 juta/bulan
11. Hakim Pratama Rp 14 juta/bulan

Gaji Hakim Pengadilan Tinggi
1. Ketua Pengadilan Tinggi Rp 40,2 juta/bulan
2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Rp 36,6 juta/bulan
3. Hakim Utama Rp 33,3 juta/bulan
4. Hakim Utama Muda Rp 31,1 juta/bulan
5. Hakim Madya Rp 29,1 juta/bulan
6. Hakim Madya Muda Rp 27,2 juta/bulan

Tunjangan Tersebut Ditambah Tunjangan Uang Kemahalan Sebesar:
Zone I: Jawa sebesar Rp 0/bulan
Zone II: Sumatera, kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara sebesar Rp 1,35 juta/bulan
Zona III: Papua, Irian Barat, Maluku, Toli-toli, Poso, Tarakan, Nunukan sebesar Rp 2,4 juta/bulan
Zona IV: Bumi Halmahera, Wamena, Tahuna sebesar Rp 10 juta/bulan

NOTE :

FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP DAN STRUKTUR ISI SURAT LAMARAN UNTUK MELAMAR PEKERJAAN DI MAHKAMAH AGUNG RI, DAPAT DI DOWNLOAD DIBAWAH INI ;
  1. Jika Anda sedang Menganggur, Memiliki Pengalaman, tapi Tidak Memenuhi Syarat Pendidikan. (STRUKTUR FORMAT SERTA ISI SURAT LAMARANNYA, DAPAT DI DOWNLOAD DISINI)
  2. Jika Anda sedang Menganggur, Memenuhi Syarat Pendidikan Umum, tapi Tidak memiliki Pengalaman Kerja. (STRUKTUR FORMAT SERTA ISI SURAT LAMARANNYA, DAPAT DI DOWNLOAD DISINI)
  3. Jika Anda sedang Menganggur, Memenuhi Syarat Pendidikan Umum atau Kejuruan tapi Tidak memiliki Pengalaman Kerja. (STRUKTUR FORMAT SERTA ISI SURAT LAMARANNYA, DAPAT DI DOWNLOAD DISINI)
  4. Jika Anda sedang Menganggur, dan Tidak Memenuhi Syarat Pendidikan maupun Pengalaman. (STRUKTUR FORMAT SERTA ISI SURAT LAMARANNYA, DAPAT DI DOWNLOAD DISINI)
  5. Jika Saat ini Anda Masih Sedang bekerja dan Ingin Pindah Kerja. (STRUKTUR FORMAT SERTA ISI SURAT LAMARANNYA, DAPAT DI DOWNLOAD DISINI)
  6. DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CV) TERBARU. (STRUKTUR FORMATNYA DAPAT DI DOWNLOAD DISINI)
  7. LABEL AMPLOP COKLAT UNTUK KIRIM BERKAS LAMARAN KERJA VIA POS. (STRUKTUR FORMATNYA DAPAT DI DOWNLOAD DISINI)
  8. DAFTAR PERTANYAAN INTERVIEW KERJA LENGKAP BESERTA JAWABANNYA. (STRUKTUR FORMATNYA DAPAT DI DOWNLOAD DISINI)

KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI LAMARAN YANG WAJIB UNTUK DILENGKAPI ;
  1. Pas Photo terbaru dan berwarna ukuran 3×4 dan 4×6 cm dengan latar menyesuaikan (kelahiran tahun ganjil latar merah/kelahiran tahun genap latar biru) (Masing-masing 3 Lembar)
  2. Surat Lamaran Kerja Asli
  3. Daftar Riwayat Hidup Terakhir (CV) Terbaru Asli
  4. Fotocopi KTP yang masih berlaku (1 Lembar)
  5. Fotocopi SIM A/C/B/B1 yang masih berlaku (1 Lembar)
  6. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) (1 Lembar)
  7. Fotocopi Akte Kelahiran (1 Lembar)
  8. Fotocopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru (1 Lembar)
  9. Fotocopi Surat Keterangan Bebas Narkoba (NAPZA) terbaru (1 Lembar)
  10. Fotocopi Surat Keterangan Sehat, Tidak Buta Warna, dan Tidak Berkacamata terbaru (1 Lembar)
  11. Fotocopi Ijazah Umum Terakhir (SMA/D3/S1/S2) (1 Lembar)/Bagi lulusan baru lampirkan Surat Keterangan Lulus Sementara (1 Lembar)
  12. Fotocopi Transkip Nilai Terakhir dengan IPK minimal 3,00 dengan Skala 4,00 (1 Lembar)
  13. Fotocopi Sertifikat TOEFL dengan nilai minimal 450 (1 Lembar)
  14. Fotocopi Surat Referensi Kerja Terbaru (1 Lembar)
  15. Fotocopi Sertifikat-sertifikat lainnya (Masing-masing 1 Lembar)

PERHATIAN KHUSUS BAGI PELAMAR MENGENAI PROSEDUR LAMARAN KERJA ;

  1. Hanya kandidat yang memenuhi syarat yang akan di undang ke tahapan selanjutnya
  2. Semua tahapan seleksi lowongan kerja tidak dipungut biaya sepeserpun alias GRATIS, termasuk biaya Akomodasi dan Transportasi
  3. Apabila menerima e-mail pemberitahuan atau telepon untuk mengikuti tes/seleksi, selain e-mail dan sms resmi dari perusahaan yang bersangkutan dapat melakukan pengaduan melalui Contact Center Perusahaan
  4. Tidak ada surat menyurat dengan Penyelenggara selama proses rekrutmen & seleksi
  5. Pelamar dihimbau untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam proses seleksi ini.
  6. Informasi lowongan kerja terbaru ini resmi diumumkan dari website perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan
  7. Keputusan Panitia Rekrutmen bersifat FINAL dan MUTLAK tidak dapat diganggu gugat
  8. Tanggal Registrasi Terbatas jadi segera lakukan pendaftaran melalui INFORMASI TATA CARA PENGAJUAN LAMARAN yang telah diberikan